Jalesveva Jayamahe, The Blue Ocean Strategy van Indonesia

Jangan lupakah sejarah! Karena sejatinya, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Lebih dari itu, sejarah adalah panduan bagi kita semua untuk menggapai masa depan.

Miniatur Kapal Phinisi Nusantara

Mencari Makna dari Rekam Jejak Sejarah Panjang Dunia Maritim Nusantara

Sriwijaya, Majapahit dan Sejarah Maritim Indonesia Masa Lalu

Sejarah Indonesia mencatat bahwa kerajaan Majapahit berhasil menyatukan Nusantara dengan menggunakan armada laut yang dimilikinya. Pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit pun saat itu mencapai wilayah Asia Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit sendiri tercapai pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389, dengan bantuan mahapatihnya yang terkenal, Gajah Mada.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.

Jauh sebelum adanya kerajaan Majapahit, sejarah Indonesia juga mencatat tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya. Disebut juga sebagai Swivijaya, Sriwijaya merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-6 sampai abad ke-11 di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan.

Pada masa itu, kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Setiap pelayaran dan perdagangan dari Asia Barat ke Asia Timur atau sebaliknya harus melewati wilayah Kerajaan Sriwijaya yang meliputi seluruh Sumatra, sebagian Jawa, Semenanjung Malaysia, dan Muangthai Selatan. Secara ekonomi, keadaan ini juga yang membawa penghasilan Kerajaan Sriwijaya terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bea cukai bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya. Komoditas ekspor Sriwijaya antara lain kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, cula badak, dan wangi-wangian.

Tak heran, jika kita menengok sejarah Indonesia pada masa itu, masa-masa Sriwijaya dan Majapahit adalah masa-masa keemasan dan dominasi Hindu-Buddha dalam budaya.

Laut, Wali Songo dan Penyebaran Islam di Indonesia

Secara historis, sejarah Indonesia pun mencatat bahwa penyebaran Islam di bumi Nusantara pun tidak terlepas dari peranan lautan yang ada di Asia Tenggara terutama di daerah Selat Malaka yang menjadi perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Posisi Selat Malaka yang strategis di jalur perdagangan internasional pun membuat bandar-bandar pelabuhan yang berada di Selat Malaka menjadi tempat persinggahan dari berbagai pegadang yang datang dari berbagai negara yang ada di kawasan Asia seperti Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat.

Menurut catatan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan proses berkembangnya perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Proses masuknya Islam ini dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari berbagai daerah seperti Arab, Persia, Oman, Kairo, Armenia, Gujarat serta para pedagang dari Timur seperti Siam, Pahang, Patani, Kamboja, Campa, dan Cina. Pada saat itu sudah berkembang pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di kawasan Asia seperti Muskat di jazirah Arab, Basra di Teluk Parsi, Cambay (Gujarat), Chittagong di Teluk Benggala, Pasai di Pulau Sumatra dan daerah Malaka yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Selain para pedagang, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia juga dilakukan oleh para ulama dan wali. Setiap daerah yang mereka lewati senantiasa didirikan pusat-pusat pendidikan Islam berupa surau atau madrasah. Catatan sejarah Wali Songo dan beberapa kesultanan Islam seperti Demak, Ternate, Tidore dan Banjar pun menjadi salah satu bukti tentang penyebaran Islam di masa itu.

Deklarasi Djuanda dan Sejarah Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, merupakan deklarasi kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Munculnya Deklarasi Djuanda sendiri saat itu sempat menggemparkan masyarakat internasional dan mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Wajar, karena dengan munculnya Deklarasi Djuanda maka laut-laut antar pulau yang ada di Indonesia pada akhirnya menjadi wilayah Indonesia dan bukan menjadi kawasan bebas lagi. Padalah, sebelum munculnya Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zee├źn en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Efeknya, luar wilayah Indonesia pun menjadi berlipat ganda menjadi 2,5 kali lipat dari seharusnya.

Secara historis, munculnya Deklarasi Djuanda tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan. Tahun 1982 menjadi tahun terpenting dalam sejarah kelautan Indonesia modern dengan diterimanya Deklarasi Djuanda dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tak heran jika kemudian pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid pun mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.

Jelesveva Jayamahe, The Blue Ocean Strategy van Indonesia

Rangkuman catatan sejarah mulai dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit, masa penyebaran Islam sampai pada Deklarasi Djuanda tersebut meninggalkan satu benang merah tentang prinsip-prinsip dasar (negara) kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam konteks perencanaan daerah, prinsip negara kepulauan pun memiliki keunikan tersediri yang tidak dimiliki oleh daerah atau negara lain. Terlebih dengan beragamnya suku bangsa dan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia.

Salah satu keunikan dari negara kepulauan adalah menempatkan laut sebagai tulang punggung sistem secara nasional. Baik itu transportasi, sosial maupun perekonomian. Alhasil, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka peran-peran pulau terluar akan menjadi sangat penting dan vital. Selain ini berkaitan dengan penentuan batas atau luas wilayah, pulau-pulau inilah yang akan menjadi gerbang-gerbang perekonomian baru.

Jadi, jika Deklarasi Djuanda butuh 25 tahun untuk diterima secara resmi oleh dunia internasional, maka bukan hal yang tidak mungkin kalau gerbang-gerbang perekonomian baru akan muncul dari peran pulau-pulau yang letaknya selama ini diabaikan oleh sebagian dari kita semua.

Mari berlayar kisanak. Lautan yang beriak akan mengajarkan kita akan arti sebuah perjuangan. Lautan yang sepi pun akan mengajarkan akan rasa syukur dan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah SWT.

Catatan :
Jalesveva Jayamahe adalah semboyan TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia yang memiki makna “Di Laut Kita Jaya”.

Jalesveva Jayamahe, The Blue Ocean Strategy van Indonesia
Tanggal publikasi
: Februari 5, 2018
Modifikasi terakhir
: Maret 26, 2018